Rabat Beton Jalan Pertanian Sintang Disorot, Budi Desak Evaluasi Kinerja Kadis Perkim
 |
| Caption: Budi Gautama, mendesak Gubernur Kalimantan Barat terkait Proyek Rabat beton Jalan Pertanian di Kabupaten Sintang diduga mulai mengalami pengelupasan. Foto. (Tim). |
Ketua DPD Asosiasi Wartawan Internasional (ASWIN) Kalimantan Barat, Budi Gautama, mendesak Gubernur Kalimantan Barat segera mengevaluasi kinerja Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Provinsi Kalimantan Barat terkait pengendalian mutu dan pengawasan pekerjaan infrastruktur tersebut.
Menurut Budi, pembangunan yang menggunakan uang rakyat tidak boleh hanya berorientasi pada penyelesaian proyek dan penyerapan anggaran. Kualitas konstruksi, kesesuaian spesifikasi, dan daya tahan hasil pekerjaan harus menjadi tolok ukur utama.
“Kalau rabat beton sudah mulai mengelupas, ini harus menjadi perhatian serius. Gubernur perlu meminta penjelasan dan evaluasi menyeluruh. Jangan sampai proyek selesai secara administratif, tetapi kualitas hasilnya justru menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat,” tegas Budi Gautama.
 |
| Caption: Kondisi Ruas Jalan Rabat Beton Sintang. Foto. (Tim). |
Budi menegaskan, evaluasi harus didasarkan pada fakta dan dokumen pekerjaan, bukan sekadar asumsi. Apabila ditemukan ketidaksesuaian dengan spesifikasi teknis atau kontrak, pihak berwenang harus mengambil tindakan korektif sesuai ketentuan yang berlaku.
KADIS PERKIM BELUM MERESPONS, KONFIRMASI KABID BELUM BERHASIL
Upaya konfirmasi kepada Kepala Dinas Perkim Provinsi Kalimantan Barat telah dilakukan untuk memperoleh penjelasan mengenai kondisi rabat beton Jalan Pertanian di Sintang. Namun, hingga berita ini disusun, belum ada tanggapan yang diterima.
Sementara itu, upaya konfirmasi Kepala Bidang Perkim belum membuahkan hasil, karena nomor telepon seluler yang dihubungi tidak aktif.
Dengan demikian, penjelasan resmi mengenai kondisi pekerjaan, penyebab pengelupasan, hasil pengawasan, dan langkah penanganan masih belum diperoleh.
Budi menyatakan, keterbukaan pejabat publik diperlukan agar masyarakat memperoleh informasi yang utuh mengenai pembangunan yang dibiayai anggaran pemerintah.
“Kami meminta persoalan ini dijelaskan secara terbuka. Apa nama paket pekerjaannya, berapa nilai kontraknya, siapa pelaksananya, bagaimana pengawasannya, dan apa langkah yang akan diambil terhadap kondisi di lapangan? Publik berhak mendapatkan jawaban yang jelas,” ujarnya.
Belum adanya tanggapan dari pihak terkait tidak dapat dijadikan bukti adanya pelanggaran. Namun, konfirmasi dan klarifikasi tetap diperlukan untuk memastikan persoalan ini ditangani secara transparan dan berimbang.
GUBERNUR DIMINTA TURUN TANGAN, MUTU PEKERJAAN HARUS DIPERIKSA
Budi meminta Gubernur Kalimantan Barat mendorong evaluasi terhadap pekerjaan tersebut melalui perangkat teknis yang berwenang.
Pemeriksaan perlu memastikan apakah pengelupasan terjadi akibat persoalan material, campuran beton, pelaksanaan pengecoran, perawatan beton, kondisi dasar jalan, atau faktor teknis lainnya.
Apabila ditemukan pekerjaan yang tidak memenuhi persyaratan kontrak, instansi terkait perlu menindaklanjutinya sesuai kewenangan, termasuk meminta perbaikan apabila kewajiban penyedia jasa masih berlaku dalam masa pemeliharaan.
Menurut Budi, persoalan utama bukan sekadar munculnya kerusakan permukaan, melainkan bagaimana pemerintah memastikan setiap proyek menghasilkan infrastruktur yang layak, berkualitas, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Gubernur perlu memastikan evaluasi dilakukan secara serius. Jika kualitas pekerjaan tidak sesuai spesifikasi, harus ada perbaikan dan pertanggungjawaban sesuai aturan. Jangan biarkan pertanyaan masyarakat menggantung tanpa penjelasan yang terukur,” tegasnya.
ASWIN MENUNGGU KLARIFIKASI DAN HASIL PEMERIKSAAN
DPD ASWIN Kalimantan Barat meminta Dinas Perkim Provinsi Kalimantan Barat, penyedia jasa, serta pihak pengawas pekerjaan memberikan klarifikasi mengenai proyek rabat beton Jalan Pertanian di Kabupaten Sintang.
ASWIN juga meminta informasi mengenai identitas paket pekerjaan, nilai kontrak, tahun anggaran, spesifikasi teknis, hasil pengawasan, dan status masa pemeliharaan agar persoalan tersebut dapat ditelusuri secara objektif.
Hingga berita ini diterbitkan, penyebab pengelupasan belum dapat dipastikan melalui hasil pemeriksaan teknis yang terverifikasi. Karena itu, belum ada dasar untuk menyimpulkan pihak tertentu sebagai penyebab kerusakan.
Lebih lanjut Budi menegaskan ",Pekerjaan infrastruktur yang menggunakan uang rakyat harus dapat dipertanggungjawabkan kualitasnya. Gubernur diminta mengevaluasi persoalan ini, instansi terkait harus memberikan penjelasan, dan setiap indikasi ketidaksesuaian wajib ditindaklanjuti berdasarkan bukti serta ketentuan yang berlaku.
Masyarakat tidak cukup hanya melihat jalan selesai dibangun. Masyarakat juga berhak mendapatkan hasil pembangunan yang berkualitas dan dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya.", Tegas Budi. (Tim/Editor: Dani 74).
Posting Komentar