"Menguji Komitmen Penegakan Hukum di Bumi Khatulistiwa"

DETEKTIF74 Juni 25, 2026 0

Ket. 
Pimpinan Redaksi detektif 74.id
Desain Gambar. (D74). 

OPINI

Kasus hukum yang menjerat sejumlah pelaku usaha di sektor pertambangan dalam beberapa tahun terakhir menjadi perhatian masyarakat Kalimantan Barat. Penetapan tersangka oleh aparat penegak hukum terhadap sejumlah tokoh yang diduga terlibat dalam pelanggaran di sektor sumber daya alam menunjukkan bahwa negara masih hadir dalam upaya menegakkan hukum. Namun di sisi lain, berbagai kasus tersebut juga memunculkan pertanyaan yang lebih besar mengenai efektivitas pengawasan dan penindakan di tingkat daerah.

Publik tentu mengapresiasi setiap langkah penegakan hukum yang dilakukan secara profesional dan sesuai ketentuan. Akan tetapi, muncul pertanyaan yang wajar ketika penindakan terhadap kasus-kasus besar justru lebih banyak terlihat melalui institusi di tingkat pusat. Kondisi ini memunculkan persepsi bahwa masih terdapat persoalan dalam sistem pengawasan dan penegakan hukum di daerah yang perlu dievaluasi bersama.

Di Kalimantan Barat, sektor pertambangan merupakan salah satu bidang yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Namun, tingginya nilai ekonomi tersebut juga berbanding lurus dengan berbagai potensi pelanggaran, mulai dari pertambangan tanpa izin, kerusakan lingkungan, hingga dugaan praktik-praktik yang merugikan negara. Karena itu, pengawasan yang kuat dan berkelanjutan menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditawar.

Fenomena Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang masih ditemukan di sejumlah wilayah, Diantaranya Kabupaten Sanggau, Sekadau, Bengkayang, Sintang, Ketapang termasuk di Kabupaten Kapuas Hulu, menjadi salah satu contoh persoalan yang terus berulang. Aktivitas tersebut bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga menyangkut keselamatan masyarakat, keberlanjutan lingkungan, serta masa depan sumber daya alam daerah. Belum lagi permasalahan masuknya barang ilegal, di wilayah perbatasan RI-Malaysia. 

Masyarakat tentu berharap penegakan hukum tidak berhenti pada tindakan sesaat atau hanya menyasar pelaku di lapangan. Penanganan yang menyeluruh diperlukan agar seluruh pihak yang terlibat dalam rantai aktivitas ilegal dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum yang berlaku. Dengan demikian, upaya pemberantasan pelanggaran tidak hanya bersifat simbolis, tetapi benar-benar memberikan efek pencegahan.

Dalam konteks ini, peran aparat penegak hukum tetap sangat dibutuhkan. Kehadiran mereka bukan sekadar untuk melakukan penindakan, melainkan juga membangun kepercayaan publik bahwa hukum berlaku bagi siapa pun tanpa membedakan status sosial, jabatan, maupun kekuatan ekonomi.

Pertanyaan yang berkembang di tengah masyarakat seharusnya tidak dipandang sebagai bentuk ketidakpercayaan semata, melainkan sebagai dorongan agar seluruh institusi terkait terus meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas. Sebab, kepercayaan publik merupakan modal utama dalam menjaga stabilitas dan wibawa penegakan hukum.

Pada akhirnya, masyarakat Kalimantan Barat tidak hanya menginginkan penangkapan atau penetapan tersangka. Lebih dari itu, mereka menginginkan hadirnya sistem pengawasan yang efektif, penegakan hukum yang konsisten, serta perlindungan terhadap sumber daya alam yang menjadi aset bersama. Ketika hukum ditegakkan secara adil dan berkelanjutan, maka kehadiran aparat akan selalu relevan dan dibutuhkan di Bumi Khatulistiwa.

Penulis: Hamdani/Opini

Tulisan ini merupakan pandangan dan analisis yang berkembang di tengah masyarakat serta tidak mewakili sikap institusi tertentu.

"Artikel ini merupakan opini/analisis penulis berdasarkan informasi yang telah dipublikasikan dan bertujuan mendorong diskusi publik mengenai penegakan hukum"